Perempuan dan Ledakan Penduduk

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tanggal 29 Juni yang jatuh beberapa hari yang lalu diperingati di Indonesia sebagai hari Keluarga Nasional (Harganas). Konon karena pada tanggal inilah dimulai Gerakan Keluarga Berencana (KB) Tahun 1970. Presiden Soeharto yang mencanangkan menjadi Hari Keluarga pada tahun 1993. Menarik, karena setiap berbincang tentang keluarga pada momen seperti ini, yang mencuat adalah berhasil tidaknya program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia. Bahkan hasil sensus 2010 pun ditunggu-tunggu dengan harap-harap cemas oleh para pelaksana program KB. Sukses atau gagalkah KB di Indonesia pasca reformasi?
Berbicara tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia yang selalu menjadi sorotan bahkan oleh negara Negara barat. tema inipun diangkat dalam sebuah seminar yang digelar oleh Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan di Kantor Depsos Jakarta, Tema seminar tersebut berjudul: Ledakan Penduduk: Bom Bunuh Diri?(Kompas, 6 Agustus 2009). Maksudnya adalah ledakan penduduk dipandang lebih berbahaya daripada ledakan bom teroris, karena menyentuh berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial. Mereka berasumsi bahwa pertambahan penduduk dipandang sangat mengkhawatirkan karena tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang serba terbatas.






B. PERMASALAHAN
Jakarta, 21/2/2011 (Kominfo-Newsroom) Kepala Badan KoordinasiKeluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. dr. Sugiri Syarief, MPAmengatakan masalah kependudukan menjadi isu yang sangat penting danmendesak utamanyaberkaitan dengan aspek pengendalian kuantitaspenduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitaspenduduk.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Antisipasi Ledakan Penduduk

HASIL Sensus Penduduk yang dilakukan BPS bulan Mei tahun 2010 lalu menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.Persisnya hari ini Jawa Barat memiliki 43.021.826 jiwa.Hampir dua puluh persen penduduk Indonesia berdomisili di provinsi yang bersebelahan dengan Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Angka tersebut mengandung sejumlah konsekuensi yang harus dimaknai sebagai tantangan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Jumlah penduduk yang besar memang mengkhawatirkan banyak pihak karena bagaimana caranya agar sumberdaya alam yang menganut deret hitung mampu memenuhi pertambahan penduduk yang melesat dengan deret ukur. Dalam kalimat yang lugas bagaimana caranya menyediakan bahan pangan dan hunian bagi warga yang terus bertambah di antara penyusutan lahan yang beralih fungsi.Belum lagi pertambahan penduduk berimplikasi pada jumlah layanan publik yang harus disediakan seperti puskesmas, sekolah dan ruang kelas, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan sarana prasarana lainnya.
Tentu penduduk yang besar tidak hanya membutuhkan sarana fisik, namun juga berpotensi melahirkan masalah-masalah sosial.Mengelola jumlah penduduk yang sedikit berbeda dengan jumlah penduduk yang besar. Sebagai contoh, provinsi Gorontalo yang berpenduduk kurang lebih 900.000 jiwa tentu tidak serumit dan sepelik sebagaimana Bupati Bogor mengelola warganya yang berjumlah 4,7 juta jiwa. Juga dapat dibayangkan bagaimana Bupati Sukabumi harus melayani warganya yang tersebar di 47 kecamatan.
Persoalannya lagi-lagi apakah program Keluarga Berencana yang selama ini didengung-dengungkan tidak berjalan baik di Jawa Barat? Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat, Soeroso Dasar menampik bahwa pertambahan jumlah penduduk di Jawa Barat karena kegagalan program KB. Dia menandaskan bahwa TFR (Total Fertility Rate) atau tingkat kesuburan alami Jawa Barat sudah mengalami penurunan sampai pada angka 1,89. Artinya pertambahan jumlah penduduk ini juga disebabkan oleh tingginya migrasi warga provinsi lain ke Jawa Barat.
Migrasi ke Jawa Barat ini memang banyak dipicu oleh realita bahwa Jakarta sebagai ibu kota tidak dapat lagi menyediakan hunian setelah perkembangannya menjadi pusat pemerintahan sekaligus perekonomian, maka ada pola pergeseran hunian ke arah pinggiran Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jakarta, seperti Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan kota besar lainnya. Apalagi di Jawa Barat terdapat lima perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi serbuan calon mahasiswa tidak hanya yang berasal dari pulau Jawa bahkan luar Jawa pun ikut berebut tempat di UI, IPB, ITB, Unpad, dan UPI. Belum lagi daya tarik lain yang ditengarai sebagai magnet penarik seperti aspek geografis, sosiologis, dan kultural. Alam yang indah dan subur, penduduknya yang 'someah', dan kekayaan unsur seni budayanya yang memikat.
Jika tidak ada langkah strategis dan terpadu, kita khawatir pada tahun 2025 jumlah penduduk Jawa Barat akan meningkat dua kali lipat. Lalu, apa kaitan perempuan dengan ancaman ledakan penduduk? Tentu, korelasinya sangat jelas.Masyarakat kita yang masih diwarnai nilai-nilai patriarkhi sering mengembalikan tanggungjawab pengendalian pertambahan penduduk kepada kaum perempuan.Masyarakat (baca: laki-laki) menganggap bahwa perempuan adalah orang yang sudah seharusnya melakukan atau mengikuti program pengaturan kelahiran karena perempuan yang mengalami kehamilan, perempuan yang merasakan sakitnya proses persalinan, perempuan juga yang banyak terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Akhirnya, perempuan juga yang mengambil alih tanggung jawab nafkah ketika sang suami atau laki-laki dalam keluarganya tak berdaya secara ekonomi.
Pemahaman bias seperti ini tidak hanya dimiliki laki-laki dalam skala individu, namun juga sudah menjadi pemahaman kolektif di ruang komunitas menganggap perempuanlah yang paling 'efektif' dijadikan alat pengendali laju pertambahan penduduk. Dari sekian banyak pilihan alat kontrasepsi, maka perempuan yang harus menggunakan mulai dari IUD, suntik, pil, susuk/implant, MOW sampai kondom untuk perempuan.dilihat dari peserta KB, ternyata yang paling banyak menjadi akseptor adalah perempuan. Boleh ditanya kepada petugas lapangan KB, berapa banyak laki-laki yang menjadi akseptor?Tentu tidak banyak dan sulitnya luar biasa mengajak mereka.Padahal, pertambahan penduduk ini tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab laki-laki.
Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.Mungkin itu ungkapan yang tepat bagi perempuan.Selain menjadi obyek pemasangan atau penggunaan alat kontrasepsi, seringkali perempuan juga menjadi 'korban' pengabaian petugas kesehatan terkait dengan hak kesehatan reproduksinya. Minimnya informasi, sikap dan raut wajah petugas, bahkan standar pelayanan-termasuk syndromic approach-yang sering, kalau tidak boleh dikatakan selalu, mewarnai proses dan kegiatan seputar kesehatan reproduksi perempuan. nampaknya relasi kuasa berlaku di sini bahwa lakilaki ada pada posisi superior, perempuan menjadi subordinat.
Sudah seharusnya kaum laki-laki dilibatkan dalam ruang dan peran yang sinergis sehingga mampu menekan angka kelahiran.Laki-laki yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, sewajarnya memberikan dorongan, perhatian, dan motivasi bagi istrinya yang rela menjadi 'objek' alat kontrasepsi tersebut.Sudah sewajarnya para suami mengantar dan mendampingi istrinya saat pemasangan alat kontrasepsi.Dan sudah sewajarnya para suami responsif terhadap keluhan istri selama alat kontrasepsi tersebut terpasang atau digunakan.Ternyata pemahaman dan kesadaran laki-laki-para suami-sangat rendah untuk menghargai pengorbanan dan kerelaan istri menjadi 'alat pengendali' ancaman ledakan penduduk ini.
Bukan hanya dalam penggunaan alat kontrasepsi, ternyata kerelaan kaum perempuan juga nampak pada usaha mengokohkan ketahanan keluarga.Jika laki-laki yang mendapatkan bantuan ternak, seringkali bantuan tersebut tidak produktif. Bahkan di beberapa tempat, ketika ditanya di mana ternak bantuan pemerintah, sambil tersenyum 'oknum' laki-laki itu akan menjawab, "Aya di pengker, nuju nyeuseuh.".Jawaban itu menyiratkan bahwa bantuan tersebut digunakan sebagai modal untuk menambah istri. Sementara si perempuan sibuk mengantar anaknya ke posyandu, menemani sang buah hati mengikuti Pos PAUD, dan dengan telaten rajin hadir ke BKB.
Untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga, istri tekun dan sabar menjadi anggota UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), atau koperasi perempuan yang ada di tengah masyarakat.Si istri pula yang dengan amanah mengembalikan pinjaman yang digunakan sebagai modal usaha sambil terus mengembangkan jenis usaha yang digeluti.Dengan sifat dasarnya yang jujur, telaten, dan ulet, justru yang paling banyak bertahan adalah usaha-usaha yang dikelola perempuan.Itu perempuan yang beruntung, masih ada kesempatan melakukan kegiatan ekonomi produktif.Bagaimana jika mereka harus seperti Sumiati yang nekat menempuh risiko menjadi buruh migran di negeri orang?
Belum lagi, potret perempuan yang tidak 'neko-neko' dan sering tidak punya pilihan akhirnya kadang ikut berkontribusi pada belum efektifnya upaya pendewasaan usia pernikahan sebagai salah satu program Keluarga Berencana. Perempuan sebagai ibu sering larut dan manut pada putusan suami atau tuntutan keadaan untuk menikahkan anaknya yang sudah tidak lagi bersekolah bahkan cenderung menjadi beban ekonomi keluarga.Sebagiannya mungkin juga merestui anaknya menekuni pekerjaan yang tidak bermartabat, seperti menjadi pemandu kafe atau penunggu warung remang-remang.
Dari gambaran di atas, memang pada akhirnya ledakan penduduk ini bukan hanya berkutat soal pasangan subur, akseptor, dan alat kontrasepsi, namun ia berpotensi menjadi bom waktu yang menghadirkan berbagai permasalahan sosial. Anak terlantar, gizi buruk, trafiking, tindak kriminalitas, buruh migran yang terabaikan, dan sederet persoalan yang judul besarnya kemiskinan.
Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan baik di ruang struktural maupun kultural untuk menguatkan peran-peran perempuan yang ternyata sangat kontributif dalam upaya pencegahan ledakan penduduk ini. Perempuan harus dilatih untuk memiliki kemandirian dan rasa percaya diri serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan di keluarganya. Perempuan juga akan menjadi tiang penyangga perekonomian jika mendapat kesempatan dan pembinaan yang intensif. Mereka terbukti memiliki syarat-syarat sebagai ekonom, jujur, ulet, telaten, dan tidak menyimpangkan modal atau bantuan untuk kepentingannya sendiri.Perempuan tidak perlu menjadi korban trafiking, buruh migran, atau menekuni 'profesi' abu-abu jika mereka diberdayakan sebagaimana Muhammad Yunus mengangkat perempuan Bangladesh dengan Grameen Bank. Perempuan pada akhirnya akan menjadi penyangga ketahanan dan kekokohan keluarga yang tangguh karena sejatinya ia memiliki sikap tanggungjawab dan mendahulukan orang lain (altruist) dalam mengasuh, merawat, membesarkan, dan mendidik anak.
Pemerintah hendaknya mampu membangun koordinasi lintas sektoral sehingga lahir program yang efektif dan tepat sasaran, bukan lagi program yang rutin, monoton, dan tumpang tindih. Ada pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bekerjasama dengan komponen masyarakat sehingga aspek pengawasan dan penilaian dapat dilakukan berdasarkan pengalaman empiris dan bukan lagi hanya 'katanya' dan 'katanya'. Pelibatan sektor swasta juga menjadi keniscayaan karena mereka harus menunaikan tanggungjawab sosialnya atau coorporate social responsibility (CSR) sebagai kompensasi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang mereka gunakan menjadi bernilai ekonomis.CSR yang didasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat dan bukan lagi CSR yang 'sekedar' menorehkan tanda cek list pada agenda tahunan perusahan.Semoga kebersamaan pemerintah, masyarakat sipil-yang setengahnya adalah perempuan, dan swasta bukan utopi untuk menghadapi tantangan ledakan penduduk.

















KESIMPULAN

Di sejumlah kalangan, ancaman pertumbuhan penduduk ini sudah dibicarakan, meskipun belum menjadi perhatian public. “Sudah saatnya mengingatkan kembali, jangan sampai timbul ledakan penduduk yang kita tutup-tutupi”.
























DAFTAR PUSTAKA

http://www.fpkb-dpr.or.id/menu/hn/1310-perlu-diantisipasi-ancaman-ledakan-penduduk?&cal_offset=-2p

http://florespos.com/article.php?article_id=88

http://jabar.tribunnews.com/read/artikel/37415/peran-perempuan-dan-ledakan-penduduk
http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/bkkbn-ingatkan-ancaman-ledakan-penduduk/

www.google.com
http://jurnalpemikiran.wordpress.com/2010/07/09/ledakan-penduduk-potensi-atau-ancaman/

Impian Di Indonesia Tanpa Korupsi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.
Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia?
Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut?
Bagaimana multiplier effect bagi efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN

A. Makna Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi.

Masa depan Indonesia tanpa korupsi adalah salah satu impian, harapan dan cita-cita kita semua sebagai pemudi pemuda Indonesia yang akan meneruskan perjalanan hidup bangsa ini, bangsa yang telah menjadi tempat lahir dan hidup kita haruslah kita bangun bersama untuk meraih hari esok yang lebih baik.

Menuju Indonesia yang lebih baik adalah masa depan, oleh karena itu kita harus melakukan langkah perubahan terhadap diri kita sendiri, langkah awal yang sangat berat adalah mengawali perubahan pada diri sendiri, percayalah bahwa Indonesia dimasa akan datang pasti akan berjaya.

Sebelum membahas masa depan Indonesia tanpa korupsi, saya akan membahas faktor-faktor yang akan memutuskkan korupsi terhadap setiap individu:

1) Orang Tua

Faktor pertama adah orang tua karena orang tua adalah pendidik yang mengajarkan pelbagai hal dalam perkembangan anaknya, awal karakter akan terbentuk dari bimbingan orang tua dan tentunya orang tua harus bisa bersikap bajik dan bijak.

2) Institusi Pendidikan

Instansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi adalah tempat dimana setiap orang belajar ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan nilai-nilai universal harus terus menerus disampaikan supaya nilai positif akan ada terus ada dalam benak setiap individu.

3) Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh besar pada psikis seseorang, oleh karena itu lingkungan yang baik akan berdampak baik pula terhadap kita, itu sebabnya perubahan terhadap diri kita sendiri sangat penting guna menjaga kesinambungan satu sama lain.

4) Hukum

Penegakan hukum tanpa membedakan status sosial sangat penting agar tidak terjadinya kecemburuan sosial sehingga menjaga sistem yang sudah dijalani demi ketertiban umum.

5) Pemerintah

Pemerintahan yang berasal dari individu-individu dimana karakteknya sudah dibentuk dari peran orang tua, instansi pendidikan, lingkungan dan hukum maka akan menjadikan pemerintahan yang bersih dan bisa membawa bangsa Indonesia ini duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di dunia internasional.

Lima faktor diatas adalah faktor utama untuk sistem yang saling berkesinambungan guna menuju masa depan Indonesia yang akan kita persiapkan.

Masa depan Indonesia tanpa korupsi akan terwujud dan sangat tergantung pada usaha kita semua, peran aktif kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, seperti dibahas diawal adalah bahwa kita harus yakin Indonesia pasti maju.

Masa depan Indonesia tanpa korupsi akan membuat unggul dalam segala bidang antara lain:

1) Sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara dengan demikian warga negara siap untuk pemerintahan sesuai kualitas dengan kemampuan dibidangnya.

2) Sumber daya alam akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia karena sudah di kelola oleh pribumi yang sudah mempunyai kemampuan dalam bidangnya, sehingga masalah pangan, sandang dan papan tidak lagi bergantung pada importing.

3) Lapangan pekarjaan tidak lagi terpusat di kota-kota besar karena setiap individu sudah mempunyai kemampuan dibidang masing-masing sehingga setiap orang bisa bekerja di daerah sendiri dan memaksimalkan potensi wilayah tersebut.

4) Ruang tata kota serta sanitasi yang baik akan membuat ruang tempat tinggal memadai dengan memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi konflik kepentingan sepihak.

i

BAB III
KESIMPULAN

Merangkai kata untuk perubahan memang mudah. Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi nan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran ibarat “ yang sakit kepala, kok yang diobati tangan “. Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudah memang.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

http://intl.feedfury.com/content/30095993-makalah-korupsi-di-indonesia.html

http://onlinesoftskills.wordpress.com/2010/10/16/masa-depan-indonesia/

mungkin ini sebuah rasa

jaln q tlah hilang d telan waktu..
entah apa yang q lakukan saat ini..
hanya panjat q yang sirnakan kegelisahan ini...
tapi akan kah ini terus berlanjut..
aq tau..
ini memang jaln q..

aq harus yakin ini smua kan berakhir..
pada akhirnya aq bejalan di atas kebenaran mu...
tunjukan lah jalan yang terbaik yang kau berikan...
aq menantikan suatu keajaiban akan hidup q..

menginginkan ke indahan dalam kepedihan..
menginkan indah mu dalam hidup q..
tuhan...
tunjukan jalan mu yang q tunggu...

ayat-ayat mu sungguh indah terdengar..
raga ini bagai tak d tempat'a..
teramat indah q rasakan...
air mata ini seakan tak terbendung...

mengalir hingga aq terisak...
mencoba sadar di balik hidup q..
ternya ada makna yang beg2 dalam yang kau berikan...
aq bersyukur ini tlah terjadi pada q..

dan aq harus lebih mensyukuri apa yang tlah kau berikan pada q...
teimakasih tuhan atas segalanya...

aq tau smua ini akan indah pada waktunya...

KONSEPSI PENANGGULANGAN PENGARUH NEGATIF GLOBALISASI PADA NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa berbagai perubahan yang menyentuh sampai pada dasar kehidupan manusia. Perubahan tersebut disebabkan oleh perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM), pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kualitas hidup. Corak masyarakat globalisasi terus bertambah, dari masyarakat pasca industri, pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan cenderung semakin dibutuhkan oleh penguasaan teknologi dan informasi.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, persediaan bahan pangan, bahan energi dan bahan industri strategis semakin langka serta kesenjangan penguasaan teknologi semakin lebar menimbulkan kencenderungan yang memperuncing perbedaan kepentingan antar negara dan pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antar negara.

Kemajuan bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, serta makin menonjolnya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong terwujudnya globalisasi, memberi peluang terjadinya infiltrasi budaya Barat sebagai ukuran tata nilai dunia. Tidak jarang terjadi, demi kepentingan ekonomi, suatu negara terpaksa menerima masuknya budaya Barat yang belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi negara itu sendiri dan berakibat pada pola pikir dan pola tindak yang ditandai dengan pemikiran Negara Federasi, menurun-nya rasa sosial dan semangat ke-bhineka-an yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan pelanggaran hukum serta pola hidup individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan pola hidup sederhana dan semua itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia yang digali dari Pancasila.
Untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, budaya nasional perlu dibina dan dikedepankan agar dapat berfungsi sebagai pemersatu anak bangsa, karena tidak ada bangsa yang berhasil maju kecuali maju sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah dalam mempertahan-kan jati diri dan budayanya.
Kebudayaan nasional perlu dibina sebagai langkah persatuan dan kesatuan bangsa melalui perangkat nilai budaya yang dimiliki. Nilai-nilai budaya tersebut harus disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada warga negara Indonesia untuk dijadikan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perwujudan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk mendukung pertahanan negara perlu konsepsi yang jelas dan dirumuskan dengan mempertimbangkan segi teori, keinginan masyarakat Indonesia dan keinginan tokoh-tokoh masyarakat.
Diharapkan pemerintah, tokoh masyarakat serta masyarakat Indonesia dapat memberikan dukungan guna mengendalikan kondisi moral bangsa Indonesia agar tetap dalam

kerangka nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu konsepsi penanggulangan pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa yang tertuang dalam kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang dapat diimplementasikan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Kajian.
§. Maksud. Tulisan ini dimaksudkan untuk menghasilkan konsepsi penanggulangan pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
§.Tujuan. Agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan di bidang penang-gulangan pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
§. Ruang lingkup. Pembahasan meliputi gambaran tentang pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia serta konsepsi penanggul-angannya yang dituangkan dalam kebijakan, stategi dan upaya-upaya.

Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia.
a. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang ideal dan mempunyai kelebihan-kelebihan wawasan ke depan yang integral, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial religius, memiliki orientasi kemanusiaan serta menciptakan iklim kehidupan yang seimbang, suasana kehidupan kekeluargaan, menanamkan pola hidup kerakyatan dan mendorong dinamika perjuangan. Beberapa iklim kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut :
§ Menciptakan iklim kehidupan yang seimbang, nilai-nilai Pancasila mempunyai keseimbangan antara kepentingan jasmani dan rohani serta kepentingan individu dan kepentingan bersama. Dengan demikian nilai Pancasila mengarah pada kehidupan yang integral.
§ Menciptakan suasana kehidupan kekeluargaan. Pancasila sebagai-mana keluarga, menciptakan suasana kehidupan yang bercirikan musyawarah, mufakat adil dan kebersamaan (persatuan) manusia lain dipandang sebagai saudara.
§ Menanamkan pola hidup kerakyatan. Pola hidup kerak-yatan dalam Pancasila berarti meningkatkan pola hidup kebersamaan dalam masyarakat, yaitu kepentingan umum di atas kepentingan perorangan, pemerataan kemakmuran dan kestabilan kemakmuran.
§ Menciptakan iklim kehidupan yang dinamis. Sila Ketuhanan yang Maha Esa berarti manusia Indonesia menjadi manusia yang bertuhan. Manusia bertuhan menggunakan kriteria mutlak dalam pengambilan keputusan. Sebagai manusia beriman perjuangannya akan berhasil dan tidak mudah menyerah. Iklim kehidupan dinamis ini akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.
b. Pancasila sebagai salah satu paradigma nasional ditempatkan paling atas, seharusnya selalu digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam memecahkan berbagai permasalahan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara. Keutuhan sila Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, domestik, regional maupun global. Adapun penjabaran nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila, sebagai berikut:
§ Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia mewajibkan warganya untuk beragama tetapi tidak menunjuk agama tertentu dan memiliki toleransi agama yang tinggi dan obyektif, pemahaman tentang agama harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama membekali manusia untuk memandang kehidupan tidak hanya terbatas kepada kehidupan dunia tetapi juga kehidupan di akherat.
§ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Negara menghargai nilai-nilai kemanusiaan, peng-akuan manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, kehidupan bermasyarakat di Indonesia mengutamakan keadilan yang proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
§ Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa membeda-bedakan suku, golongan, ras dan agama tertentu.
§ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab, mengakui adanya perbedaan individu, kelompok, ras, suku dan agama. Mengarahkan perbedaan menjadi kerjasama dalam bermasyarakat dan selalu menggunakan asas kebenaran nalar dan kebenaran iman.
§ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bangsa Indonesia selalu mengarahkan pada struktur-struktur sosial yang adil, melaksanakan kesejah-teraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.

Analisis Pengaruh Negatif Globalisasi.
Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis apriori (Analisis yang dilakukan sebelum diperoleh data dari lapangan), Analisis aposteriori (Analisis yang dilakukan sesudah diperoleh data dari lapangan) dan analisis integral (Analisis yang melihat permasalahan secara terpadu) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Analisis Apriori.
1) Hak Asasi Manusia (HAM)
§ Idiologi. HAM adalah hak yang sangat mendasar pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk mempertahan-kan hidup dan kehidupannya untuk itu harus dihargai oleh berbagai pihak, pada kenyataan-nya HAM digunakan untuk menekan pihak yang lemah.
§ Politik. HAM dapat digunakan untuk menekan kelompok lain dan tameng untuk melegalkan tindakan dari berbagai konsekuensi hukum maupun moral.
§ Sosial budaya. HAM jika tidak dipahami dengan benar menyebabkan perkembangan individualisme yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri / kelompok / agama.
§ Pertahanan. Pemahaman HAM yang keliru menimbulkan penekanan terhadap kelompok lain yang dapat memicu terjadinya kerusuhan massa serta eksploitasi terhadap kelompok lain.

2) Demokratisasi.
§ Ideologi. Demokratisasi menyebabkan permasalahan di Indonesia karena masyarakat umumnya belum tahu kebebasan itu disertai dengan tanggung jawab. Peninggalan sistem feodal yang bersifat otorisasi serta demokratisasi yang selalu dimulai dengan kekacauan.
§ Politik. Demokratisasi sering digunakan alat untuk menekan kelompok lain di dalam negeri khususnya yang terjadi pada partai-partai politik.
§ Ekonomi. Demokratisasi dapat mengarahkan ke perekonomian pasar bebas, perilaku konsumtif.
§ Sosial budaya. Demokratisasi memicu sifat individualisme apabila hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan orang lain.
§ Pertahanan. Demokratisasi dapat menyebabkan terjadinya individualisme yang menyebabkan turunnya kesadaran bela negara. Demokratisasi sering dimulai dengan keadaan kacau yang tidak menguntungkan bagi pertahanan negara.

3) Lingkungan.
§ Ideologi. Ide lingkungan dapat berkembang menjadi dua ekstrim yang sangat merugikan yaitu, lingkungan tidak boleh berubah karena sesuatu yang diciptakan Tuhan. Ide ini menyebabkan macetnya pem-bangunan, pembangunan harus berjalan tanpa memikirkan lingkungan. Ide ini mengakibatkan kerusakan lingkungan.
§ Politik. Ide lingkungan dapat digunakan negara maju untuk menekan Indonesia, seperti isu perusakan hutan tropis dan perusakan lapisan ozon.
§ Ekonomi. Eksploitasi akibat dari ekstrim lingkungan pertama yang memandang pembangunan harus dijalankan tanpa memandang lingkungan. Eksploitasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan hancurnya pembangunan.
§ Sosial budaya. Eksploitasi ditimbulkan oleh pandangan ekstrim scientisme yang memandang alam hanya sebagai lahan pembangunan pemanfaatan teknologi tanpa melihat akibatnya.
§ Pertahanan. Isu-isu lingkungan dapat mengganggu latihan tempur, percobaan senjata dan tekanan terhadap Bangsa Indonesia.

4) Terorisme.
§ Ideologi.Terorisme menyebabkan munculnya ide untuk melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan benar salah dan akibatnya, karena hanya memikirkan kepentingan kelompoknya tanpa melihat kepentingan lain.
§ Politik. Terorisme dapat digunakan untuk menekan kelompok lain, menyebabkan kondisi masyarakat yang kacau dan macetnya aktivitas kehidupan.
§ Ekonomi. Terorisme dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan macetnya roda perekonomian.
§ Sosial budaya. Terorisme dapat menimbulkan perilaku yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa memikirkan akibatnya.
§ Pertahanan. Terorisme telah mengakibatkan kepanikan di Indonesia dan tekanan masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Analisis Aposteriori.
Analisis ini dilakukan setelah diperoleh data dari lapangan dan diolah dengan menggunakan metoda “Importance performance Analysis” (Analisa tingkat kinerja dan harapan) yang digunakan untuk menjawab sejauhmana pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hasilnya diolah dengan analisis terpadu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
§ Pengaruh globalisasi pada hakekatnya pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi perkembangan selanjutnya menyebabkan terjadinya arus informasi yang sangat cepat ke seluruh penjuru dunia, perubahan yang sangat cepat kalau tidak dapat diikuti menyebabkan terjadinya kebingungan dan keresahan masyarakat.
§ Secara terpadu dapat disimpulkan bahwa perubahan yang revolusioner akan selalu berakibat buruk dalam kehidupan manusia, karena sulit untuk menyesuaikan diri sehingga terjadi kebingungan yang pada tahap selanjutnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
§ Nilai-nilai dari isu globalisasi pada hakekatnya sesuai dengan nilai yang ada dalam Pancasila, sebagai berikut :
§ Nilai Ketuhanan. Sesuai dengan HAM penghargaan sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan, sesuai dengan Demokratisasi, pada dasarnya penghargaan sesama manusia sama seperti menghargai diri sendiri, sesuai dengan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup manusia.
§ Nilai kemanusiaan. Sesuai dengan HAM karena HAM menghargai nilai kemanusiaan yang diberi Tuhan, sesuai dengan lingkungan karena manusia berhak mendapatkan tempat hidup yang layak, sesuai dengan Demokratisasi karena manusia mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
§ Nilai Kesatuan. Sesuai dengan nilai HAM karena HAM menghargai manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang menyebabkan manusia dapat menghargai manusia lain, sesuai nilai lingkungan karena lingkungan merupakan tempat hidup manusia, sehingga menghargai lingkungan sama menghargai manusia, sesuai nilai demokratisasi karena demokratisasi menghargai hak manusia secara perorangan.
§ Nilai musyawarah mufakat. Sesuai dengan HAM karena musyawarah dapat terjadi bila manusia dapat menghargai pendapat manusia lain, sesuai dengan lingkungan karena manusia dapat menghargai manusia lain jika dihargai martabatnya. Sesuai dengan Demokratisasi karena pengambilan keputusan merupakan keputusan bersama.
§ Nilai keadilan sosial. Sesuai dengan HAM karena kehidupan sosial masyarakat dapat terjadi bila hak dan kewajiban manusia seimbang, sesuai dengan lingkungan karena manusia dapat hidup bersama dalam satu wilayah bila keadilan dalam hidup terjamin. Sesuai dengan demokratisasi karena pada dasarnya demokratisasi meng-hargai sesama manusia yang diimplementasikan dalam kehidupan yang adil.
§ Nilai-nilai globalisasi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tertera pada Pancasila, sehingga dalam keadaan normal globalisasi tidak mengganggu / merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kemungkinan terjadinya pengaruh negatif globalisasi disebabkan karena kepentingan negara maju dan kecepatan proses globalisasi yang mengakibatkan bangsa Indonesia sulit untuk mengikuti-nya, pengaruh negatif globalisasi telah teridentifikasi akibat kurang mampu dalam adaptasi budaya individualisme, budaya konsumerisme, dan konsumtif serta perilaku yang kurang matang (cenderung ke barat-baratan).

Konsepsi Penanggulangan Pengaruh Negatif Globalisasi.
Konsepsi Penanggulangan Pengaruh Negatif Globalisasi pada Nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia dirumuskan sebagai berikut :

Kebijakan.
§ Peningkatan pemahaman dan analisis terhadap informasi dari media massa sebagai filtrasi nilai-nilai budaya asli Indonesia.
§ Pengembangan budaya nasional melalui pendekatan multi kulturalisme berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan.
§ Selalu bercermin pada sejarah dan perjuangan Bangsa.
§ Terealisasinya, sosialisasi dan pencarian solusi pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Strategi.
§ Sasaran.Terwujudnya pengembangan budaya nasional melalui pendekatan multi kultural yang berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan.
§ Pemahaman budaya kepemim-pinan yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan pembangunan, khususnya bidang pertahanan negara.
§ Terealisasinya sosialisasi dan pencarian solusi pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa.

Metoda.
§ Akulturasi budaya asli dan budaya asing untuk pembentukan budaya nasional yang mendukung pembangunan nasional.
§ Konsolidasi peningkatan pemahaman dan kesadaran tugas dan fungsi yang diemban guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
§ Regulasi dan deregulasi untuk mengatur dan mengatur kembali undang-undang yang sesuai dengan perkembangan lingkungan.
§ Koordinasi antar berbagai pihak yang terkait guna memperoleh visi yang sama untuk mencapai keselarasan tindakan dalam upaya penanggulangan pengaruh negatif globalisasi.
§ Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam hal analisis pengaruh negatif globalisasi.

Upaya-upaya.
§ Meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan peningkatan kemampuan logika, analisis bahasa dan analisis wacana.
§ Meningkatakan pembinaan terhadap pendidikan agama, pancasila dan kewarga-negaraan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
§ Pemahaman budaya kepemimpinan yang diharapkan mampu mewujudakan tujuan pembangunan khususnya di bidang pertahanan negara.
§ Filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan internalisasi budaya asli, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya asing dan analisis kesesuaiannya dengan nilai budaya asli. Filter untuk mewujudkan budaya nasional yang dinamis dan stabil.
§ Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional.

Kesimpulan.
§ Nilai-nilai isu global seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan terorisme merupakan nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat pada Pancasila.
§ Pengaruh negatif isu-isu tersebut disebabkan karena kecepatan proses dan penyalahgunaan oleh negara-negara maju demi mewujudkan kepentingannya. Pengaruh negatif tersebut mengarah dalam kehidupan yang individualistik, konsumeristik, sekuler dan kedewasaan yang kurang matang.
§ Penanggulangan pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai Budaya Bangsa Indonesia dapat dilaksana-kan antara lain dengan:
§ Peningkatan pemahaman dan analisis terhadap infomasi dari mesia massa sebagai filtrasi nilai-nilai budaya asli Bangsa Indonesia.
§ Peningkatan pembinaan terhadap pendidikan agama, Pancasila dan kewarga-negaraan.
§ Pengembangan Budaya Nasional melalui pendekatan multi-kulturalisme, berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan.
§ Selalu bercermin pada sejarah dan perjuangan bangsa dalam rangka meningkatkan kebang-gaan sebagai Bangsa Indonesia.
§ Kepemimpinan yang dapat dijadikan teladan serta mampu menangani permasalahan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan pem-bangunan nasional.

Daftar Pustaka.
· Prosedur Penelitian suatu pendekatan ; Sukarsini Arikunto, PT. Ineka Cipta, 1996.
· “Globalisasi dan Komunikasi “, Susanto Sunario, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta 1995.
· “Format-format penelitian Sosial”, Sanapiah Faisal, Jakarta, 2001.
· “Kepemimpinan dalam ragam Budaya, LAN-RI, Gering Supriyadi, Jakarta, 2003.
§ Demokrasi, office of International Information programs, USA 2001, Melvin J. Urofsky.
§ “Membangun integritas Bangsa, renaisan, qodri, ozixy, Jakarta, 2004.
§ Merumuskan kembali Kebangsaan Indonesia, Centre for Strategic and International Studies, Indra J. Piliang, Jakarta, 2002.
§ Budaya Organisasi, Tali Ziduhu, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
§ Mega, SBY dan Bom, Gatra, 25 September 2004.
§ Terkait Illegal Loging, Kompas, 22 Nopember 2004.

pengaruh globalisasi di indonesia

MAKALAH wawasan nusantara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya.Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

• Satu kesatuan wilayah

• Satu kesatuan bangsa

• Satu kesatuan budaya

• Satu kesatuan ekonomi

• Satu kesatuan hankam.

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara..

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerima amanat-NYA untuk mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik – baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transeden dan idealistik misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara.Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur – unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional).

Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upanya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju mayarakat yang adil, makmur dan sentosa.Di dalam makalah ini yang berjudul “Wawasan Nusantara” mempunyai beberapa rumusan masalah yaitu:

1.Pengertian dari wawasan nusantara.

2. Unsur – unsur dari wawasan nusantara.

3. Hakikat dari wawasan nusantara.

4. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara.

5. Implementasi serta tantangan yang dihadapi dari wawasan nusantara.

6. Arah pandang wawasan nusantara.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Wawasan NusantaraKata wawasan berasal dari kata “wawas” ( bahasa Jawa ) yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran –an maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, cara pandang.Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa Kuno yakni nusa yang berarti pulau, dan antara artinya lain.Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.

Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

a. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan kedalam bahasa dengan judul “The Prince”, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa postulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (divide et impera) adalah sah; dan ketiga, dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas ), yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Semasa Machiavelli hidup, buku “The Prince” dilarang beredar oleh Sri Paus karena dianggap amoral. Tetapi setelah Machiavelli meninggal, buku tersebut menjadi sangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang serta dijadikan pedoman oleh banyak kalangan politisi dan para kalangan elite politik.

b. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingg akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.

c. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Perancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, di angkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul Vom Kriege (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman.

d. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang didunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalisme sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat yang lain. Inilah

yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-lainnya. Paham ini juga yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad.

e. Paham Lenin (XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama perang dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet.

f. Paham Lucian W.Pye dan Sidney

Dalam buku Political Culture and Political Development (Princeton University Press, 1972 ), mereka mengatakan :”The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action can take place, it provides the subjective orientation to politics.....The political culture of society is highly significant aspec of the political system”. Para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur sebyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.samudera Hindia).

2.1 Konsepsi Wawasan NusantaraLatar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsespi wawasan nusanatara adalah sebagai berikut :

a. Aspek Historis

Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal yaitu :

1. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah, kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penederitaaan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik Devide et impera. Dengan adanya politik ini orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tetapi juga ada pengkhianat bangsa.

2.Kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wialayah bekas jajahan Belanda . Wilayah Hindia Belanda ini masih terpisah0pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939 dimana laut territorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 (tiga) mil. Dengan adanya ordonan

tersebut , laut atau perairan yang ada diluar 3 mil tersebut merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sebagai bangsa yang terpecah-pecah dan terjajah, hal ini jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.Keadaan tersebut tidak mendudkung kita dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat.Untuk bisa keluar dari keadaan tersebut kita membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut territorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mili melainkan selebar 12 mil dan secara resmi menggantikam Ordonansi 1939.

Dekrasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No.4/Prp Tahun 1960 tenatang perairan Indonesia yang berisi :

1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia

2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut

3. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Keluarnya Deklarasi Djuanda melahirkan konsepsi wawasan Nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung.UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Deklarasi Djuanda juga diperjuangkan dalam forum internasional. Melalui perjuangan panjanag akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April menerima “ The United Nation Convention On The Law Of the Sea”(UNCLOS) . Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut Indonesia diakui sebagai negara dengan asas Negara Kepulauan (Archipelago State).

b. Aspek Geografis dan Sosial Budaya

Dari segi geografis dan Sosial Budaya, Indonesia meruapakan negara bangsa dengan wialayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memilikui visi menjadi bangsa yang satu dan utuh . Keunikan wilayah dan heterogenitas itu anatara lain sebagai berikut :

1. Indonesia bercirikam negara kepulauan atau maritime

2. Indonesia terletak anata dua benua dan dua sameudera(posisi silang)

3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa

4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim

5. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkumpasifik dan Mediterania

6. Wilayah subur dan dapat dihuni

7. Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam

8. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam

9. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 218.868 juta jiwa (tahun 2005 – www.datastatistik-Indonesia.com

)Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

1. Isi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti :

a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangankehidupanekonominya.

c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti :

a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

2. Konsep geopolitik dan geostrategi

Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yangdisebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif.

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia

Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957

Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan rakyat semestanya, selalu mengutamakanpersatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.

2.2 UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA.

1. Wadaha.

a.Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya.Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik.Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.

b.Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat pancasila.

2.3 HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.

2.4 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

WAWASAN NUSANTARA.

1. Kedudukan

a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.

2. Undang0undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan danperbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa,atau daerah.

2.5 IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DARI WAWASAN NUSANTARA

Indonesia, sebagai negara bangsa (nation state) kini sedang berada dipersimpangan jalan. Di tengah himpitan upaya untuk keluar dari krisisekonomi, Indonesia harus menghadapi ragam tuntutan dari daerah yang –entahkebetulan atau tidak—muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Tuntutantersebut jenisnya bermacam-macam; dari sekadar menuntut pembagian keuanganyang lebih adil, tuntutan otonomi yang lebih luas, tuntutan federalisasi,sampai ke tuntutan kemerdekaan. Akibatnya, eksistensi negara bangsaIndonesia sebagai negara kesatuan dalam ideologi, politik, sosial, budaya,pertahanan dan keamanan (sebagaimana dinyatakan dalam konsep yang selama inidisebut “wawasan nusantara”), kemudian dipertanyakan kesahihannya dalammenjamin terwujudnya keadilan dan kemakmuran yang merata.

2.6. ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA.

1. Arah Pandang Ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.

2. Arah Pandang Ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam duna serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada Pembukaan UUD1945.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Dimana pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia. Bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik – cabik oleh bangsa lain. Dengan adannya wawasan nusantara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika.Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

4.2 Saran.

Dengan adanya wawasan nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap wawasan nusantara sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Untuk itulah perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan nusantara dimasukan ke dalam suikurikulum yang sekarang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia (misalnya : pelajaran Kewarganegaraan, Pancasila, PPKn dan lain - lain).Untuk masyarakat Indonsia (baik bagi si pembuat makalah, pembaca makalah serta yang lain) agar dapat menjaga makna dan hakikat dari wawasan nusantara yang tercermin dari perilaku – perilaku sehari hari misalnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

http://organisasi.org/

http://turwahyudin.wordpress.com/2008/04/06/apa-mengapa-dan-bagaimana-wawasan-nusantara/

http://one.indoskripsi.com/

http://id.wikipedia.org

http://indoskripsi.com

http://powerpoint-search.com

http://pdf-search-engine.com

http://scribd.com